Warga Kalumeme keluhkan Pemerintah Setempat Tidak Mampu Perjuangkan Kesejahteraan Masyarakatnya

  • Whatsapp

INFOINDONESIANEWS.PRESS | KAMIS, 10 MARET 2022.

BULUKUMBA | Salah seorang Warga Desa Kalumeme bernama Undi karim, mengeluhkan kepada awak Media ini tentang ketidakadilannya kepada pemerintah setempat, pada hari Rabu, (9/3/2022).

Bacaan Lainnya

Menurutnya yang kaya semakin kaya ,dan yang miskin semakin miskin ,rakyat kecil seperti Kami hampir tak ada tempat untuk mengadu. Masyarakat bingung melihat penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, yang di Amanahkan oleh Pemerintah Pusat untuk Masyarakat tak mampu ini, “ungkapnya.

BPNT (Bahan Pangan Non Tunai) yang saat ini diberikan secara Tunai kepada Warga Masyarakat KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sekarang menjadi bantuan tunai, namun ternyata madih saja tidak sesuai harapan, yaitu tidak tepat sasaran, itu semua bisa dibuktikan dengan gambar rumah antara penerima manfaat dari Program BPNT /Bantuan Tunai Sembako dengan warga yang tidak menerima bantuan dari Pemerintah tersebut .

Sebagai Warga Udin Karim, menyampaikan rasa herannya karena melihat kebijakan dari Kementerian Sosial ini tidak Amanah sesuai prosedur yang disampaikannya.


Dan Ia ingin bertanya kepada Pemerintah setempat, Apakah Takdir (Nama Ketua RT ) dan ternyata RT tersebut juga sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat) jelas lebih mampu dari orang tua Saya, tapi mengapa terdaftar sebagai KPM,sedangkan Ia adalah Seorang Tokoh, sedangkan orang tua Saya tidak,”tanyanya.

Lanjutnya” Orang tua Saya yang sudah Lansia dan tidak pernah mendapatkan perhatian dari Pemerintah setempat ,semenjak hilang bantuan raskin (Beras bagi Masyarakat Miskin) Dia tidak pernah lagi mendapat bantuan sosial dari Pemerintah,bantuan apapun itu Kami tak mendapatkannya, “ungkapnya kecewa.

Kemudian, Saya sudah menemui RT dan RW Kami, di kediamannya akan tetapi jawaban yang diterima hanya mengatakan ” kalau itu Saya tidak tahu, karena bukan Saya yang mendata, berkas penerima saja yang di berikan kepada Saya, dan Saya hanya mengetahui itu saja, dan hanya mengetahui untuk KPM yang menerima,sedangkan tidak ada untuk penerima yang baru, “tuturnya Takdir, RT Gusung, kepada Udin Karim, yang di sampaikan pula kepada awak media ini.

“untuk masalah KPM yang menerima , Dia mengatakan bahwa langsung ke PT.POS, Kita cuma mengambilkan berkas penerima saja, dan terus di arahkan ke PT. POS, karena tidak bisa di wakili dan daftaran data tersebut langsung di berikan oleh Kepala Lingkungan, Saya sendiri heran, kenapa yang menerima masih yang dulu ,dan tidak ada penerima yang baru,”ungkapnya.

Akhirnya Warga bernama Udin ini menemui Kepala Lingkungan Kalumeme bernama Salam, untuk mencari tahu tentang Data KPM (DTKS) , dan ternyata nama orang tuanya masih tidak terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat dari Program BPNT yang sekarang di terima tunai tersebut. Sebenarnya Ibu Baharia layak menerima bantuan sebagai KPM ,namun dalam daftar penerima yang tercantum tidak ada nama Bahria, karena ada juga yang tersisa 4 nama,dan itu juga Saya tidak mengtahui yang mana orangnya,” ujar Salam menjelaskan pada Warga nya bernama Udin.

“Saya sudah cek semua di Kantor Kelurahan tidak ada Saya dapati atas nama Bahria, sedangkan Daeng Kanan sama Mamanya Imel juga cari namanya tapi tidak ada, karena ini bertahap, kalau sekarang belum ada pendataan lagi dan masih memakai data lama, adapun pendataan yang di data baru-baru ini adalah data BPJS yang tidak aktif untuk di data kembali,”ungkapnya.

Kemudian Warga bernama Udin tersebut menyambangi Lurah di Kantor Kelurahan Kalumeme. Pak Lurah tersebut pun hanya menyampaikan “Saya belum bisa kasih masuk data untuk KPM, karena dari Dinas Sosial belum memintanya kembali , Saya pernah bawa data tersebut, tapi tidak di terima,dan malah disuruh untuk mengembalikan dulu,apabila nanti ada permintaan data baru Kita bisa masukkan kembali Datanya tersebut ,” Ucapnya Lurah kalumeme kepada Udin Karim.

Pada intinya kesimpulan disini, bahwa Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat tersebut tidak merata bagi yang membutuhkan, sedangkan karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Setempat (Kelurahan) tentang bagaimana proses pendataan (DTKS) BPNT tersebut bagi Warga tak mampu, maka masalah ini membuat sebagian Warga Masyarakat yang tidak mampu dan tak menerima merasa tidak adil terhadap sebagian warganya.

NARASUMBER : UDIN KARIM. PEWARTA : HERIL LBD. EDITOR RED : LIESNA EGA.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan